Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008

Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008

Menjelaskan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila:

• huruf a: informasi yang dapat membahayakan negara;
• huruf b: informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
• huruf c: informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
• huruf d: informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan
• huruf e: Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008

Menguraikan secara rinci jenis-jenis Informasi Publik yang dikecualikan, misalnya informasi yang:

• menghambat proses penegakan hukum;
• mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual;
• membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
• mengungkap kekayaan alam Indonesia;
• merugikan ketahanan ekonomi nasional;
• merugikan hubungan luar negeri;
• mengungkap isi akta autentik atau wasiat;
• mengungkap rahasia pribadi;
• memorandum atau surat antar badan publik yang bersifat rahasia; dan
• informasi lain yang dikecualikan berdasarkan undang-undang.